Kebijakan Harga Pembelian Tenaga Listrik Sebagai Hambatan Dalam Akselerasi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional

Abstract

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis mengapa kebijakan harga pembelian tenaga listrik panas bumi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 belum berkeadilan dan bagaimana kebijakan harga pembelian tenaga listrik panas bumi yang berkeadilan dalam mendukung ketahanan energi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Sumber bahan hukum terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (library research) dan identifikasi yang menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, formula harga yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 belum mencerminkan keadilan karena tidak mempertimbangkan keekonomian PLTP yang sesungguhnya. Kedua, keadilan dapat terwujud dalam kebijakan harga pembelian tenaga listrik panas bumi ketika memperhatikan nilai keekonomian proyek panas bumi yang sebenarnya, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, baik pengembang PLTP maupun PT PLN Persero. Oleh sebab itu, perlu adanya alternatif solusi dengan pengaturan secara tegas dan khusus mengenai insentif untuk menekan keekonomian proyek PLTP supaya harga tenaga listrik dari PLTP bisa terjangkau.