Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Sebagai Pelaku Pencemaran Air Di Kota Surakarta

Abstract

Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peraturan yang mengatur mengenai segala hal terkait penyelenggaraannya sangat diperlukan. Peraturan itu berguna sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta untuk memberikan sanksi pada pelanggaran yang terjadi. Sehingga, peraturan tersebut perlu untuk ditegakkan dengan baik agar tercapai tujuan dari dibentuknya peraturan tersebut, yaitu untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Namun, dalam prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran di bidang lingkungan hidup yang tidak diselesaikan dengan baik dan tuntas sehingga pelanggaran serupa banyak terjadi. Penelitian ini membahas mengenai, permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pencemaran air di sungai bengawan solo. Serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen atau studi pustaka yang dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pencemaran air diantaranya karena faktor peraturan perundang-undangan, faktor kewenangan dan anggaran yang terbatas, faktor sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta yaitu dengan menyusun raperda rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disesuaikan dengan perubahan dalam UU cipta kerja.