Pelaksanaan Pajak Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 di Provinsi Jawa Tengah

Anwar Nuruddin Falah, Waluyo Waluyo

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  yang bersifat preskriptif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perUndang-Undangan. Sumber data penelitian berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, yaitu melalui wawancara dengan pejabat dari Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, sumber data sekunder yang digunakan berupa peraturan perUndang-Undangan, buku, jurnal, buku dan jurnal. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan menggunakan metode silogisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah tingkat ketaatan/kepatuhan wajib/obyek pajak dalam membayar pajak alat-alat berat dan alat-alat besar belum efektif, namun dalam penghitungan target dan realisasi penerimaan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar dapat dikatakan efektif.

Full Text:

PDF
rticle

References


Annisa, Hannah, and Fatma Ulfatun Najicha, ‘Konsekuensi Geopolitik Atas Perdagangan Internasional Indonesia’, Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 10.2 (2021), 8–14 <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5768>

Ardana, Alvin Satria, and Fatma Ulfatun Najicha, ‘Hak Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria ( UUPA ) Dosen Pengampu Dr . Fatma Ulfatun Najicha , S . H ., M . H . Disusun Oleh Alvin Satria’, September, 2021

Bayu Dwi Anggono, ‘The Politics of Law on the Formation of Responsive, Participative and Populist Legislation’, International Journal of Business, Economics and Law, 9.4 (2016)

Eddyono, Luthfi Widagdo, ‘Independence of the Indonesian Constitutional Court in Norms and Practices’, Constitutional Review, 3.1 (2017), 71 <https://doi.org/10.31078/consrev314>

Fatma Ulfatun Najicha, ‘Jurnal Asia Tenggara Bisnis Kontemporer, Ekonomi Dan Hukum’, 20.04 (2019)

Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani, ‘Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’, Bestuur, 7.2 (2020), 36 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42700>

Hanum, Willy Naresta, ‘Setting of Earth Oil Management in Old Wells Based on the Principle Social Justice’, Bestuur, 8.2 (2020), 70 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.42789>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ‘Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah’

Marcell, Geraldy, and Hendrik Sulistio, ‘Perbandingan Investasi Dengan Sewa Alat Berat Pada Proyek Pembangunan Hotel Ibis Raden Saleh Jakarta’, JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil, 4.1 (2021), 313 <https://doi.org/10.24912/jmts.v0i0.10480>

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)

Niru Anita Sinaga, ‘Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia’, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 7.1 (2016), 142–57 <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>

Peraturan Gubernur Jawa Tengah, ‘Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 10’

———, ‘Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 12’

———, ‘Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 18’

———, ‘Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 25’

———, ‘Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 27’

———, ‘Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 4’

———, ‘Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 8’

———, ‘Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah’

Peraturan Menteri Dalam Negeri, ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 Pasal 1 Angka 7’

R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008)

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Press, 2018)

Surat Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah, ‘Surat Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 973/12765 Tahun 2014’

Trihoni Nalesti Dewi, Yustina, W. Riawan Tjandra, and Grant R. Niemann, ‘Independence of Judicial Power as a Foundation of Human Rights Judicial Function in Indonesia’, International Journal of Social Science and Humanity, 6.3 (2016), 239–42 <https://doi.org/10.7763/ijssh.2016.v6.650>

Trisnawati, Nunung, ‘Strategi Kepala Dinas Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Sewa Alat Berat Di UPTD Peralatan Dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang’, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 7 (2020), 159–79

Undang-Undang Republik Indonesa, ‘Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah’




DOI: https://doi.org/10.20961/jd.v3i3.56398

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Anwar Nuruddin Falah

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

slot

jambislot

jambislot