Penerapan Asas Restitutio In Integrum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Yang Merugikan Masyarakat

Aditya Wisnu, Kukuh Tejomurti

Abstract

Peer-to-peer lending are one of the fintech services that can affect the stability of the financial system in Indonesia. However, it is ironic that the number of legal peer-to-peer lending lags far behind the number of illegal ones circulating in society. Illegal peer-to-peer lending causes the society to suffer various losses, such as reduced or lost assets due to high interest rates, disruption of personal life due to violations of privacy rights, and damage to the sense of security and protection due to threatening collection practices. According to the principle of restitutio in integrum, a person who suffers losses due to unlawful acts is entitled to restoration of the situation to its original state prior to the violation. In this case, the affected society is entitled to compensation for losses incurred due to illegal peer-to-peer lending activities. Therefore, this study was conducted to determine the liability of illegal peer-to-peer lending for these losses, based on the principle of restitutio in integrum. The research method used to analyze the legal issues is normative/doctrinal legal research, which is prescriptive and applied. This approach uses a statutory and conceptual method based on literature, such as regulations, books, articles, and other sources related to legal issues. According to Djojodirdjo, four elements must be met for this principle to apply: unlawful act (onrechtmatige daad), fault (schuld), damage (schade), and causal connection (oorzakelijk verband). Based on the findings, illegal peer-to-peer lending that detrimental to society may be subject to the principle of restitutio in integrum. The public may sue for compensation for losses incurred due to illegal peer-to-peer lending, in the form of nominal, compensatory, or punitive damages.

Keywords

Illegal Peer-To-Peer Lending, Unlawful Act, Restitutio In Integrum, Detrimental to Society

Full Text:

PDF

References

Angin, RJBP, dkk. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Rewang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis , 6(4), 1-22. https://ojs.rewangrancang.com/index.php/JHLG/article/view/1236
Asnawi, N., & Santiago, F. (2024). Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia: Prakontrak, Kontrak, Pascakontrak . Jakarta: Kencana.
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024) Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024. [Slide Powerpoint].
Badri, S., dkk. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. Jurnal Tinjauan Hukum USM , 7(2), 974-985. https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440
Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
Darmayanti, ES, & Wiraguna, SA (2025). Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online terhadap Penyebaran Data Nasabah secara Ilegal. Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora , 3(2), 233-251. https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1313
Djojodirdjo, MAM (1982). Perbuatan Melawan Hukum . Jakarta: Pradnya Paramita.
Fatmawati, dkk. (2025). Pinjaman Online Ilegal dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah , 6(2), 487-496. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/54830
Fauzi, MG, dkk. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal. Lex Suprema: Jurnal Lex Suprema , 4(1), 1069-1086. https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/655
Fuady, M. (2005). Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Gunawan, LS, & Kansil, CST (2025). Dampak Risiko Bagi Konsumen dalam Praktik Merugikan Pinjaman Online Ilegal. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial , 6(1), 461-469. https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1.3619
Hasan, LO (2024). Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil dan Immateriil dalam Kasus Kasus Perdata . Yogyakarta: Jejak Pustaka.
Herzien Inlandsch Reglement (Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui)
Khasanah, DD, dkk. (2023). Hukum Perdata . Banten: Sada Kurnia Pustaka.
Mahkamah Agung Belanda. (1919). Penangkapan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919. [PDF].
Mirza, D., dkk. (2024). Hukum Perdata (Perspektif Hukum Perdata di Indonesia). Jambi: Sonpedia Penerbitan Indonesia.
Najib, SIS, & Meryadinata, GL (2024). Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam. Diksi Ahli Hukum , 7(4), 2133-2158. https://doi.org/10.20473/jd.v7i4.63931
Naldo, RAC (2021). Konsep Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius . Medan: Enam Media.
Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Perjanjian Kerja Sama Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor PRJ-1/MS.6/2021, 23/1/PKS/DKSP/2021, PKS/70/XI/2021, B-86/DJAI/HK.04.02/XI/2021, 10/PKS/Dep.1/XI/2021 tentang Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal. [PDF].
Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Januari 2025. [Spreadsheet Excel].
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206/K/Pdt/2024
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.
Rahmah, A., dkk. (2024). Akibat Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol (Studi Putusan Nomor 545/PDT.G/2021/PN.TNG). Similia Similibus: Jurnal Hukum dan Peradilan , 1(2), 109-122. https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/similia/article/view/7243
Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. (2025). SP 2/STPASTI/III/2025. [PDF].
Suriani, R., dkk. (2025). Pengantar Ilmu Hukum . Yogyakarta: Penerbitan Digital Bintang.
Simanjuntak, PNH (2017). Hukum Perdata Indonesia . Jakarta: Kencana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

DOI: https://doi.org/10.20961/jolsic.v14i1.105158

Refbacks

  • There are currently no refbacks.